Industri Keramik di Ambang Krisis: Pasokan Gas Terbatas, Produksi Terancam Lumpuh 50%
Sektor manufaktur Indonesia kembali menghadapi tantangan serius. Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI), melalui Ketua Umumnya, Edy Suyanto, baru-baru ini menyuarakan alarm bahaya. Industri keramik nasional berpotensi menghentikan 50% kapasitas produksinya jika masalah pasokan gas dan kenaikan harga terus berlanjut. Ini bukan sekadar isu bisnis, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan ribuan lapangan kerja.
Harga Gas Melonjak, Produksi Keramik Merana
Menurut Edy Suyanto, produsen keramik menghadapi dua hantaman sekaligus: pembatasan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan tambahan biaya (surcharge) yang membebani. Pemasok gas kini membatasi alokasi HGBT hanya sebesar 48%, disertai pengenaan surcharge sebesar USD 17,8 per MMBtu. Angka ini, perlu dicatat, sekitar 20% lebih tinggi dari harga gas regasifikasi yang normalnya berada di level USD 14,8 per MMBtu.
Alasan di balik pengenaan surcharge ini? Pemasok gas mengklaim adanya force majeure. Namun, bagi industri keramik, ini adalah beban ganda yang langsung menghantam biaya operasional mereka, mengurangi daya saing, dan pada akhirnya, mengancam kelangsungan usaha.
Alokasi Gas di Jawa Barat Dipangkas: Peran PGN
Isu pembatasan pasokan gas ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, industri keramik di Jawa Barat telah mengalami pemangkasan alokasi gas dengan HGBT, dari 60% menjadi hanya 48%. Perusahaan Gas Negara (PGN), sebagai salah satu pemasok utama, memberlakukan pembatasan ini sejak 13 hingga 31 Agustus 2025.
Penurunan alokasi ini secara drastis mengurangi akses industri terhadap gas dengan harga yang lebih kompetitif, memaksa mereka mengandalkan pasokan gas dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi. Konsekuensinya, margin keuntungan terpangkas tajam, bahkan berisiko merugi.
Potensi Kerugian dan Dampak Domino bagi Ekonomi Nasional
Jika ancaman penghentian 50% produksi ini benar-benar terjadi, dampaknya akan terasa di seluruh rantai pasok. Dari pemasok bahan baku hingga distributor dan ritel, semua akan merasakan imbasnya. Ini berpotensi menurunkan volume ekspor, mengurangi penerimaan pajak, dan yang paling krusial, mengancam stabilitas ketenagakerjaan di sektor tersebut.
Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu segera mencari solusi komprehensif. Kebijakan yang mendukung stabilitas pasokan energi dengan harga yang terjangkau bagi industri adalah kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya saing manufaktur Indonesia di pasar global. Tanpa intervensi yang cepat, industri keramik, dan mungkin sektor lain yang bergantung pada pasokan gas, akan menghadapi masa depan yang suram.
